Prabowo Subianto mengusung ekonomi kerakyatan dalam debat kedua soal pembangunan dan ekonomi kesejahteraan sosial. Mengapa dan bagaimana itu bisa diwujudkan? Dan, bagaimana soal investasi sesuai konteks ekonomi kerakyatan, mengingat kini asing sangat mendominasi. Ini jawaban Prabowo.
Debat kedua yang digelar mulai pukul 20.00 WIB, Minggu 15 Juni 2014, dipandu moderator dari Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika.
Ekonomi kerakyatan, kata Prabowo, merupakan ekonomi jalan tengah, yang berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian kita harus berasaskan kerakyatan. Dengan kata lain, sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
"Jadi, ekonomi harus ditujukan pada penguatan dan pemberdayaan kekuatan rakyat, tak hanya pertumbuhan," kata Prabowo.
Pemerintah, ujar dia, harus menjamin kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat tertinggal. "Ini bedanya dengan neoliberal bahwa pemerintah kadang-kadang hanya wasit. Di kita tidak, pemerintah harus turun tangan, harus bela rakyat," kata dia.
Soal investasi, Prabowo menegaskan, pihaknya selalu terbuka. Dia selalu mendukung investasi asing, tetapi tentunya tidak boleh mematikan ekonomi rakyat. Pemerintah harus memperkuat koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
"Kita harus alirkan dana lebih, yang masif, tidak tanggung-tanggung untuk kesejahteraan rakyat," kata dia.
Soal ini, kata dia, sudah dirintis pemeritah SBY dalam bentuk KUR, PNPM dan dana bergulir. Dana bergulir Rp5 triliun, ujar dia, bisa menghidupkan 12 juta orang.
"Jadi, kita tidak anti investasi asing. Silakan ke Indonesia, tetapi bawa uang, jangan pakai uang Indonesia. Jadi, silakan masuk, bawa uang sendiri," kata dia. (asp)
Debat kedua yang digelar mulai pukul 20.00 WIB, Minggu 15 Juni 2014, dipandu moderator dari Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika.
Ekonomi kerakyatan, kata Prabowo, merupakan ekonomi jalan tengah, yang berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian kita harus berasaskan kerakyatan. Dengan kata lain, sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
"Jadi, ekonomi harus ditujukan pada penguatan dan pemberdayaan kekuatan rakyat, tak hanya pertumbuhan," kata Prabowo.
Pemerintah, ujar dia, harus menjamin kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat tertinggal. "Ini bedanya dengan neoliberal bahwa pemerintah kadang-kadang hanya wasit. Di kita tidak, pemerintah harus turun tangan, harus bela rakyat," kata dia.
Soal investasi, Prabowo menegaskan, pihaknya selalu terbuka. Dia selalu mendukung investasi asing, tetapi tentunya tidak boleh mematikan ekonomi rakyat. Pemerintah harus memperkuat koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
"Kita harus alirkan dana lebih, yang masif, tidak tanggung-tanggung untuk kesejahteraan rakyat," kata dia.
Soal ini, kata dia, sudah dirintis pemeritah SBY dalam bentuk KUR, PNPM dan dana bergulir. Dana bergulir Rp5 triliun, ujar dia, bisa menghidupkan 12 juta orang.
"Jadi, kita tidak anti investasi asing. Silakan ke Indonesia, tetapi bawa uang, jangan pakai uang Indonesia. Jadi, silakan masuk, bawa uang sendiri," kata dia. (asp)
© VIVA.co.id
Posting Komentar
Silahkan Copy Paste Artikel ini jika dianggap bermanfaat, tetapi dengan menyertakan Link Sumbernya (link hidup).